9 Pedoman Berpolitik Bagi Warga NU .( Keputusan Muktamar NU Ke 28 Th 1989 di Pondok Pesantren Krapyak Jogyakarta )

NU BUKAN TAKSI, NU BUKAN KOPER

9 Pedoman Berpolitik Bagi Warga NU

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dlm kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dg Pancasila dan UUD 45.

2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pilitik yg berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yg senantiasa menunjung tinggi  persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur  lahir dan  batin dan dilakukan sebagai amal ibadah  menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.

3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis , mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.

4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah di lakukan dgn moral, etika dan budaya yg berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yg adil dan beradab , menjunjung tinggi persatuan Indonesia,  berkerakyatan yg di pimpin oleh oleh hikmah kebijaksanaan dlm permusyawaratan /perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5.Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah di lakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional , adil sesuai dgn  peraturan dan norma-norma yg di sepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.

6.Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama di lakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional ,dan di laksanakan sesuai dgn  akhlaqul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal jamaah .

7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dengan dalil apapun tidak boleh di lakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah  persatuan.

8.Perbedaan pandangan diantara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama  harus tetap berjalan  dalam suasana persaudaraan, tawadhu’ dan saling menghargai sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap di jaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut  adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dlm pembangunan nasional utk menciptakan iklim yg memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yg lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dlm pembangunan.